Pemilu ke-13 Bangladesh memang mengembalikan Bangladesh Nationalist Party (BNP) ke tampuk kekuasaan, mengakhiri 15 tahun era Sheikh Hasina. Namun, kemenangan ini jauh dari euforia revolusi, melainkan sebuah 'perhitungan' dari rakyat yang muak.
Di balik kembalinya BNP, tersimpan kemarahan besar pemilih yang menghukum partai-partai lama. Salah satu kejutan terbesar adalah lonjakan suara Bangladesh Jamaat-e-Islami (JI). Partai ini berhasil mengamankan 68 hingga 77 kursi di parlemen, pencapaian historis mengingat rekor terbaik mereka sebelumnya hanya 18 kursi pada tahun 1991. Kenaikan drastis ini tak lepas dari kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang ada, terutama para pemimpin lokal BNP yang dituding korupsi dan melakukan pemerasan pasca-pemberontakan Agustus 2024 yang menggulingkan otokrasi Hasina.
Banyak pemilih yang frustrasi, bahkan sampai ‘sangat, sangat jengkel’ (seperti yang ramai dibicarakan di warung teh), akhirnya beralih mencari 'alternatif yang jujur' pada Jamaat. Namun, dalam sistem pemilihan first-past-the-post (FPTP) yang diterapkan, dukungan besar pada Jamaat tidak serta-merta mengubah peta kekuasaan secara radikal. Basis massa BNP yang lebih luas dan terorganisir, ditambah strategi nominasi calon yang cerdik, mampu mempertahankan kemenangan mereka, meskipun harus kehilangan sebagian dukungan loyalnya.
Kemenangan BNP ini bukan gelombang perubahan ideologis besar atau pergeseran loyalitas pemilih yang permanen. Ini lebih seperti pemilu "hibrida" di mana pemilih mengganjar kekecewaan mereka, namun dinamika sistem pemilu dan kekuatan struktural partai lama tetap memegang peranan kunci. Dampaknya bagi Bangladesh, hasil ini bisa jadi alarm bagi BNP untuk serius berbenah, terutama di tingkat akar rumput. Kemarahan pemilih yang diekspresikan lewat dukungan ke Jamaat menunjukkan bahwa isu korupsi dan tata kelola yang buruk tetap menjadi bom waktu yang siap meledak.