Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengeluarkan pernyataan tegas terkait krisis energi yang membayangi negaranya. Ia bersumpah akan mengerahkan segala daya untuk merespons dampak krisis ini, yang disebut-sebut sebagai imbas dari gejolak di Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel di Iran. Tak hanya itu, Seoul juga siap tancap gas dalam mempercepat transisi menuju sumber energi non-fosil.
Komitmen Seoul ini tentu bukan tanpa alasan. Sebagai salah satu importir energi terbesar dunia, Korea Selatan sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketegangan geopolitik, terutama di wilayah kaya minyak seperti Timur Tengah, seringkali memicu kenaikan harga minyak dan gas, yang langsung memukul industri dan daya beli masyarakat. Pernyataan Lee Jae Myung untuk merespons 'sepenuhnya' mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan ekonomi nasional.
Langkah percepatan transisi energi juga menjadi sorotan penting. Ini sejalan dengan tren global menuju energi hijau dan upaya menekan emisi karbon. Namun, tantangannya tidak kecil. Peralihan dari fosil ke energi terbarukan memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, serta penyesuaian kebijakan. Analis melihat, upaya ini adalah kesempatan bagi Korea Selatan untuk tidak hanya mengatasi krisis jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan energinya dan memimpin dalam inovasi teknologi hijau di masa depan. Meskipun demikian, masyarakat perlu bersiap menghadapi potensi perubahan tarif atau skema subsidi energi yang mungkin menyertai transisi besar ini.