ZURICH, SWISS — Rakyat Swiss melalui mekanisme demokrasi langsung mereka memutuskan untuk menolak proposal yang bertujuan membatasi jumlah penduduk negeri itu hingga maksimal 10 juta jiwa. Berdasarkan proyeksi awal, sekitar 55% pemilih menolak usulan tersebut, sementara 45% mendukung.
Proposal ini digagas oleh Partai Rakyat Swiss (Swiss People's Party) yang beraliran sayap kanan dan dikenal vokal dalam isu anti-imigrasi. Usulan ini sempat memicu perdebatan sengit karena berpotensi membatalkan perjanjian kebebasan bergerak antara Swiss dengan Uni Eropa (UE). Pasalnya, lebih dari setengah produk Swiss dijual ke pasar Uni Eropa, dan akses itu bergantung pada komitmen Swiss terhadap kebijakan bebas gerak warga Eropa.
Populasi Swiss saat ini mencapai 9,1 juta jiwa, melonjak drastis dari 7,3 juta jiwa pada tahun 2002. Sebanyak 27% dari total penduduk adalah warga Swiss yang lahir di luar negeri. Partai Rakyat Swiss berargumen bahwa pembatasan penduduk akan mengurangi tekanan pada transportasi, perumahan, dan lingkungan. Namun, argumen itu gagal meyakinkan mayoritas pemilih.
Banyak warga khawatir jika pembatasan justru akan menghilangkan tenaga kerja asing yang sangat dibutuhkan di sektor pariwisata, rumah sakit, dan panti jompo. Para pemimpin bisnis Swiss juga cemas kehilangan akses vital ke pasar tunggal Eropa. Jika proposal disetujui, Swiss harus mengakhiri perjanjian kebebasan bergerak dengan UE, yang berpotensi mengisolasi negara itu di tengah ketidakstabilan global.
Analisis Dampak: Keputusan ini menunjukkan bahwa pragmatisme ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja masih mengalahkan sentimen nasionalisme di Swiss. Di tengah krisis energi dan biaya hidup tinggi di Eropa, Swiss justru memilih jalan moderat. Langkah ini juga mengirim sinyal ke negara-negara Eropa lainnya bahwa kebijakan populasi yang terlalu ketat bisa kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pakar hubungan internasional menilai, Swiss tetap ingin menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan integrasi ekonomi regional.