Bangladesh bersiap menyambut era baru. Pemilihan umum pada 12 Februari mendatang bukan sekadar pesta demokrasi biasa, melainkan ujian penting bagi stabilitas politik dan masa depan negara Asia Selatan ini. Untuk kali pertama, Bangladesh akan memilih pemimpinnya setelah jatuhnya Sheikh Hasina, perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang yang digulingkan oleh gelombang protes mahasiswa pada 2024 lalu. Kepergian Hasina yang terpaksa melarikan diri ke India, serta pelarangan partainya, Awami League, telah mengubah lanskap politik secara drastis.
Lebih dari 127 juta orang punya hak pilih, ditambah 15 juta diaspora Bangladesh yang untuk pertama kalinya bisa memberikan suara via pos—sebuah langkah penting mengingat kontribusi signifikan mereka pada ekonomi nasional. Pemerintahan sementara yang kini dipimpin oleh penerima Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, memikul harapan besar untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan. Reputasi Yunus di kancah internasional diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah sejarah pemilu Bangladesh yang kerap diwarnai kampanye sengit, boikot, hingga tuduhan kecurangan.
Persaingan sengit terlihat dari jumlah 1.981 kandidat yang berebut 350 kursi di Majelis Nasional Jatiya Sangsad. Dua koalisi utama yang menjadi penantang terkuat adalah Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan Jamaat-e-Islami. Sementara itu, meskipun Hasina telah divonis hukuman mati secara in absentia terkait penumpasan brutal terhadap demonstran, India menolak mengekstradisinya, menunjukkan kompleksitas hubungan regional yang bisa memengaruhi dinamika politik Bangladesh.
Pemilu kali ini menjadi krusial untuk melihat apakah Bangladesh bisa mengukir babak baru demokrasi yang lebih stabil, setelah bertahun-tahun didominasi figur tertentu dan diwarnai pergantian kekuasaan yang terkadang melibatkan militer sejak kemerdekaan pada 1971. Gelombang protes mahasiswa yang menggulingkan Hasina menegaskan bahwa kekuatan sipil memiliki peran besar dalam menentukan arah masa depan negara ini.