Jepang, negara yang dikenal dengan kemajuan teknologi dan kualitas hidupnya, kini menghadapi tantangan ekonomi serius. Jutaan rumah tangga di sana merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sementara kenaikan upah tak kunjung sebanding, membuat daya beli masyarakat terpukul.
Salah satu contoh paling nyata dirasakan Tomoko Ida, seorang desainer grafis berusia 48 tahun dan ibu dua anak di Tokyo. Ia mengaku kesulitan makan nasi setiap hari karena harganya melambung. āBeberapa tahun lalu, 5 kilogram beras sekitar 3.000 yen (Rp 310 ribu), tapi kini mencapai 4.000-5.000 yen (Rp 415 ribu ā Rp 520 ribu),ā ujarnya. Akibatnya, keluarganya kini terpaksa mengonsumsi pasta atau mi beberapa kali seminggu demi menghemat stok beras.
Situasi ini bukanlah cerita tunggal Tomoko. Data statistik pemerintah Jepang menunjukkan, gaji riilāyaitu upah yang disesuaikan dengan inflasiāturun 2,8 persen pada November lalu, menandai penurunan ke-11 bulan berturut-turut. Ini berarti, meskipun inflasi rata-rata di Jepang berada di kisaran 2-3 persen, harga makanan justru melonjak jauh lebih cepat. Harga beras, misalnya, naik hampir 68 persen tahun lalu akibat gagal panen pada 2023.
Tak hanya itu, melemahnya nilai tukar yen juga memperparah keadaan. Harga makanan dan minuman impor seperti kopi dan cokelat melonjak drastis, semakin mengikis daya beli konsumen. Nao Hanaoka, konsultan IT berusia 29 tahun di Tokyo, menceritakan pengalamannya membatalkan rencana membeli teh impor dan bahkan menunda perjalanan luar negeri untuk konferensi karena biaya yang membengkak.
Tekanan ekonomi ini kini menjadi isu sentral dalam politik Jepang. Sebuah survei yang dilakukan lembaga penyiaran publik NHK bulan lalu menunjukkan, 45 persen responden menjadikan langkah pemerintah untuk menekan harga sebagai faktor terpenting dalam menentukan pilihan mereka di pemilu umum yang akan datang. Profesor Ilmu Politik Universitas Sophia, Koichi Nakano, menambahkan bahwa selain kenaikan harga, tingginya pajak dan kontribusi jaminan sosial di tengah masyarakat yang menua juga semakin membebani rumah tangga.
Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang baru empat bulan menjabat sebagai pemimpin wanita pertama Jepang, memahami betul urgensi masalah ini. Ia menempatkan isu biaya hidup sebagai prioritas utama dalam kampanyenya, sejalan dengan kebijakan moneter ultra-longgar dan pengeluaran besar yang pernah diusung mantan PM Shinzo Abe. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, mengingat dampak berkelanjutan dari inflasi global dan dinamika ekonomi domestik.