Seorang jenderal yang memimpin kudeta militer pada 2021 di Guinea kini resmi menduduki kursi kepresidenan. Ya, Mamady Doumbouya, pria di balik penggulingan kekuasaan empat tahun lalu, baru saja dilantik sebagai Presiden Guinea setelah dinyatakan memenangkan pemilihan umum bulan lalu. Upacara pelantikan yang megah ini menandai babak baru bagi negara Afrika Barat itu, meskipun diwarnai kontroversi terkait perubahan konstitusi dan boikot oposisi.
Jenderal Mamady Doumbouya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan puluhan ribu pendukung dan sejumlah kepala negara sahabat, Sabtu lalu. Bertempat di Stadion Jenderal Lansana Conte, di pinggiran ibu kota Conakry, Doumbouya yang mengenakan pakaian tradisional bersumpah akan menegakkan konstitusi, yang baru-baru ini diubah untuk memungkinkan dirinya maju sebagai calon presiden.
"Saya bersumpah di hadapan Tuhan dan rakyat Guinea, atas kehormatan saya, untuk menghormati dan dengan setia menegakkan Konstitusi, hukum, peraturan, dan keputusan peradilan," ujarnya di tengah upacara yang berlangsung berjam-jam.
Pelantikan ini merupakan puncak dari perjalanan politik Doumbouya yang kontroversial. Setelah memimpin kudeta terhadap Presiden Alpha Conde pada 2021, ia awalnya berjanji tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, seiring berjalannya waktu, ia justru maju dalam pemilihan dan berhasil meraih 86,7 persen suara. Kemenangan ini didapatkan dalam pemilu perdana pasca-kudeta, di mana lawan-lawan politik utamanya memilih mengasingkan diri dan menyerukan boikot terhadap pemungutan suara.
Beberapa kepala negara dari Rwanda, Gambia, Senegal, serta wakil presiden dari Tiongkok, Nigeria, Ghana, dan Guinea Khatulistiwa turut hadir dalam acara penting ini. Pejabat dari Prancis dan Amerika Serikat juga terlihat hadir, termasuk Jenderal Assimi Goita, pemimpin Mali yang juga naik takhta lewat kudeta militer pada 2020.
Sebelum pemilihan digelar, rakyat Guinea menyetujui konstitusi baru pada September lalu. Konstitusi itu secara eksplisit memungkinkan anggota kepemimpinan militer untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Tak hanya itu, masa jabatan presiden juga diperpanjang dari lima menjadi tujuh tahun, dengan batasan dua periode.
Doumbouya sendiri berdalih bahwa kudeta militer yang dilakukannya adalah langkah yang dibenarkan. Ia menuding adanya korupsi dan salah urus ekonomi di bawah pemerintahan Alpha Conde, yang pada 2010 menjadi presiden pertama yang terpilih secara bebas sejak kemerdekaan Guinea pada 1958. Selama empat tahun berkuasa, militer membubarkan lembaga-lembaga negara dan menangguhkan konstitusi, sambil bernegosiasi dengan badan-badan regional seperti Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengenai kembalinya pemerintahan sipil yang demokratis.
Di bawah kepemimpinannya, Doumbouya juga dikecam karena melakukan pembatasan kebebasan sipil, melarang demonstrasi, dan menargetkan lawan-lawan politik. Dengan sekitar 52 persen populasinya hidup dalam kemiskinan, ia berjanji akan memanfaatkan sumber daya alam negara yang melimpah, termasuk cadangan bijih besi yang belum tereksplorasi serta cadangan bauksit terbesar di dunia.