Di mata dunia, Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut, sering digambarkan sebagai markas kuat Hezbollah atau sasaran empuk serangan Israel. Namun, berita ini membuka mata kita bahwa “dahiyeh” yang dalam bahasa Arab berarti “pinggiran kota” biasa, menyimpan kisah yang jauh lebih dalam: ia adalah denyut nadi ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang sudah mengakar di Lebanon.
Wilayah padat penduduk ini, yang kini hampir sebesar Beirut itu sendiri, bukanlah kebetulan semata. Pertumbuhannya sejak 1948, terutama setelah Perang Saudara Lebanon pada 1975 dan invasi Israel pada 1978-1982, dipicu oleh gelombang pengungsian dan migrasi besar-besaran. Ribuan orang terusir dari tanah mereka, didorong oleh perang, kekacauan politik, penggusuran, dan perasaan diabaikan oleh pemerintah Lebanon. Dahiyeh menjadi tempat berlindung bagi mereka yang kehilangan segalanya: kaum miskin, pengungsi Palestina, dan warga Lebanon yang terpaksa memulai hidup baru berulang kali.
Para ahli seperti Mona Harb dari American University of Beirut menyoroti bagaimana Dahiyeh bertransformasi dari sebuah nama umum menjadi ruang politik yang distigmatisasi. Ia dicap sebagai “sabuk kemiskinan” Beirut, sebuah wilayah terpinggirkan yang secara sengaja terbentuk oleh sistem politik sektarian Lebanon. Sistem ini, yang menguntungkan elit tertentu, terutama Kristen Maronit sejak kemerdekaan pada 1943, telah memperparah pengabaian terhadap wilayah seperti Dahiyeh.
Dampaknya sangat terasa: Dahiyeh kini menjadi cerminan nyata kegagalan negara dalam menyediakan kesejahteraan bagi warganya. Pengabaian ini tidak hanya memicu masalah sosial, tetapi juga secara tidak langsung membuka jalan bagi aktor non-negara seperti Hezbollah untuk mengisi kekosongan peran pemerintah, menyediakan layanan dasar dan dukungan bagi penduduk yang merasa terpinggirkan. Memahami Dahiyeh berarti memahami akar konflik dan penderitaan di Lebanon, bukan sekadar melihatnya sebagai medan perang.