Lebih dari 150.000 warga negara Rusia yang tinggal di Ukraina kini terjebak dalam dilema pelik. Di tengah konflik bersenjata, paspor merah mereka bukan sekadar identitas, melainkan sumber diskriminasi dan penghalang birokrasi super rumit jika ingin melepas kewarganegaraan Rusia demi menjadi warga Ukraina seutuhnya.
Kisah Taras, seorang desainer grafis berusia 45 tahun, menjadi cerminan nyata dari pergumulan ini. Sejak 2014, ia menghabiskan 11 tahun dan melewati dua kali persidangan hanya untuk mengganti paspor Rusia-nya dengan paspor biru Ukraina. Bahkan, meskipun ia lahir di Ukraina, berbicara bahasa Ukraina, dan aktif membantu angkatan bersenjata Ukraina, paspor merah di tangannya membuat Taras kerap diperlakukan "bukan manusia". Ia bahkan harus menyembunyikan nama belakangnya demi keamanan keluarga di Rusia.
Situasi makin runyam sejak invasi skala penuh pada 2022. Ukraina memutus hubungan diplomatik dengan Moskow, secara efektif menutup jalur bagi warga Rusia untuk mengurus pelepasan kewarganegaraan, sebuah syarat mutlak untuk memperoleh paspor Ukraina sebelum Juni 2025. Warga seperti Taras harus menempuh cara ekstrem, seperti naik kereta malam ke Moldova, berharap kedutaan Rusia di sana mau melayani. Namun, yang mereka dapat justru penolakan, dokumen yang "hilang", dan label "pengkhianat" atau "fasis".
Tak hanya itu, syarat untuk menjadi warga Ukraina juga tidak mudah: harus membuktikan tidak punya catatan kriminal, bebas utang, dan tidak terdaftar di properti orang lain. Proses yang panjang, berbelit, mahal, dan menguras emosi ini menciptakan "jebakan" bagi ribuan orang. Mereka adalah para suami/istri warga Ukraina, keturunan Ukraina, pembangkang politik, atau bahkan sukarelawan militer Ukraina yang kini terjebak di tengah permusuhan dua negara, berjuang untuk identitas dan penerimaan di tanah yang mereka sebut rumah.
Dampak sosial dari kebijakan ini sangat terasa. Diskriminasi dan perlakuan buruk yang dialami para pemegang paspor Rusia, bahkan mereka yang pro-Ukraina, bisa menciptakan ketegangan dan rasa tidak aman di dalam masyarakat. Dari sisi kemanusiaan, dilema ini menyoroti bagaimana birokrasi dan kebijakan negara di tengah konflik bisa berdampak fatal pada individu, menjebak mereka dalam lingkaran ketidakpastian dan bahkan stigma sosial.