Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman, yang mendapat dukungan dari Arab Saudi, baru saja mengumumkan susunan kabinet baru. Terdiri dari 35 anggota, langkah ini digadang-gadang sebagai upaya menata ulang pemerintahan di negara yang sudah bertahun-tahun carut-marut akibat perang dan perpecahan.
Pembentukan kabinet jumbo ini bukan tanpa alasan. Setelah melewati serangkaian konsultasi intensif di Riyadh, kabinet baru ini dirancang untuk merangkul berbagai faksi politik dan regional yang ada. Strategi ini, yang disebut sebagai 'politik peredaan', bertujuan memberikan porsi kekuasaan kepada kelompok-kelompok berbeda agar merasa memiliki bagian dalam pemerintahan. Tujuannya jelas: mendorong mereka untuk bekerja sama demi agenda pemerintah, meski konsekuensinya adalah beban anggaran yang lebih besar.
Pengumuman ini datang tak lama setelah bubarnya Dewan Transisi Selatan (STC) dan penarikan pasukan Uni Emirat Arab (UEA) dari Yaman selatan, sebuah peristiwa yang sempat memanaskan hubungan antara Arab Saudi dan UEA. Reaksi terhadap kabinet baru pun beragam. Beberapa pihak melihatnya sebagai secercah harapan dan langkah maju menuju stabilisasi otoritas pemerintah. Namun, tak sedikit pula yang skeptis, menganggapnya hanya sebagai redistribusi kekuasaan dan kekayaan di antara para elite yang selama ini bersaing.
Perdana Menteri Shaya Mohsen al-Zindani menegaskan, prioritas utama kabinet adalah meningkatkan kondisi hidup dan layanan publik bagi warga, memberantas korupsi, serta memperkuat kinerja institusi. Tujuan jangka panjangnya adalah mengakhiri dominasi kelompok Houthi di sebagian besar wilayah utara dan mengembalikan stabilitas negara. Seperti diketahui, sebagian besar wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, masih dikuasai kelompok Houthi yang didukung Iran, sementara PLC mengendalikan Yaman selatan dari Aden.
Analisis menunjukkan, meskipun kabinet beranggotakan banyak orang menimbulkan tantangan anggaran, pendekatan 'peredaan' ini dinilai penting untuk membangun konsensus awal di tengah perpecahan ekstrem. Namun, tantangan sesungguhnya bagi kabinet baru adalah mewujudkan janji-janji perbaikan, mengelola perbedaan internal yang kompleks, dan yang paling krusial, menemukan jalan keluar dari konflik berkepanjangan yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah. Tanpa resolusi terhadap perpecahan utara-selatan, kabinet ini mungkin hanya akan menjadi langkah kecil di tengah badai besar yang belum reda.