Menjelang Pemilu Nasional 12 Februari yang krusial, tensi politik di Bangladesh semakin memanas. Ini adalah pemilu pertama sejak gejolak 2024 yang menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan menempatkan Muhammad Yunus sebagai pemimpin pemerintahan transisi. Namun, di tengah hiruk-pikuk persiapan demokrasi, satu pertanyaan besar menggantung: siapa yang sesungguhnya memegang kendali?
Di kalangan pengamat politik Dhaka, sebuah kata kiasan sering disebut: "Kochukhet". Bukan sekadar nama lingkungan yang jadi markas instalasi militer, "Kochukhet" kini menjelma menjadi simbol kuat pengaruh Angkatan Bersenjata terhadap urusan sipil, termasuk dinamika politik menuju pemilu.
Angkatan Darat Bangladesh memang tidak ikut bersaing dalam perebutan kursi parlemen. Namun, keberadaannya menjadi sangat sentral, bahkan vital. Mengapa? Karena mereka tampil sebagai penjamin utama ketertiban umum. Pasalnya, kepolisian masih belum pulih sepenuhnya, baik dari segi moral maupun kapasitas, setelah guncangan politik 2024. Akibatnya, aparat keamanan negara, yang sebelumnya dituding sering digunakan untuk membentuk hasil politik di era Hasina, kini dalam pengawasan ketat.
Sudah hampir satu setengah tahun terakhir, prajurit-prajurit militer berkeliling di jalanan Bangladesh, berbekal perintah yang memberi mereka kewenangan layaknya aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas. Untuk tugas pemilu, pengerahan pasukan ini akan diperbesar. Pejabat bahkan menyebut angka 100.000 tentara akan disiagakan secara nasional. Perubahan aturan pemilu yang diusulkan juga secara resmi akan menempatkan angkatan bersenjata sebagai salah satu "lembaga penegak hukum" dalam pesta demokrasi ini.
Bangladesh, negara berpenduduk lebih dari 170 juta jiwa yang terjepit antara India dan Myanmar, punya sejarah panjang transisi politik yang kerap diwarnai kudeta dan pemerintahan militer. Kenangan masa lalu ini masih sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap situasi sekarang.
Menurut Thomas Kean, konsultan senior International Crisis Group untuk Bangladesh dan Myanmar, militer saat ini memang tidak berencana mengambil alih kekuasaan secara terang-terangan. Namun, mereka tetap menjadi pusat kekuatan yang menentukan, sebuah institusi yang terintegrasi di seluruh lini negara. Militer punya kemampuan untuk membatasi pilihan-pilihan sipil melalui peran keamanan, jaringan intelijen, dan jejaknya di dalam pemerintahan. Kean menambahkan, tentara telah "menopang pemerintahan sementara" tidak hanya secara politik, tetapi juga "melalui keamanan sehari-hari di tengah lemahnya polisi".
Militer sendiri, kata Kean, ingin melihat transisi ke pemerintahan terpilih agar negara kembali ke landasan konstitusional yang kokoh dan pasukan bisa "kembali ke barak mereka". Ia menekankan bahwa jika Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Waker-uz-Zaman, dan petinggi militer ingin berkuasa, mereka bisa saja melakukannya saat tatanan politik runtuh pada 5 Agustus 2024, ketika Hasina melarikan diri. Namun, militer memilih tidak, sebagian karena mereka belajar dari dampak buruk eksperimen kontrol politik langsung di masa lalu. Intinya, militer ingin pemilu berjalan semulus mungkin.
Situasi ini menghadirkan dilema unik bagi Bangladesh. Di satu sisi, kehadiran militer yang kuat menawarkan stabilitas di tengah kerentanan politik pasca-gejolak. Di sisi lain, dominasi yang tak terhindarkan ini bisa menjadi bayangan panjang bagi konsolidasi demokrasi yang mandiri. Pemilu 12 Februari nanti bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana Bangladesh akan menyeimbangkan kebutuhan akan ketertiban dengan ambisi menuju demokrasi sipil yang lebih matang.