Teheran, Iran – Di tengah musim panas yang terik, Iran justru menghadapi krisis energi yang kian pelik. Pemerintah di Teheran kini pusing tujuh keliling menyeimbangkan pasokan listrik yang menipis dengan permintaan yang melonjak akibat penggunaan AC di rumah dan kantor.
Ironisnya, negeri yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar ketiga di dunia ini justru harus kembali impor bahan bakar karena produksi kilang dalam negeri tak mampu mengejar konsumsi. Perang berkepanjangan dengan Israel dan Amerika Serikat makin memperparah situasi, membuat pemerintah kehilangan banyak opsi untuk mengatasi krisis.
Presiden Masoud Pezeshkian sampai rela melepas jasnya saat rapat kabinet pekan lalu. Aksi simbolis ini ia lakukan untuk memberi contoh bahwa masyarakat tak perlu menyalakan AC terlalu dingin. Namun, seruan hemat energi itu terasa berat di tengah subsidi BBM dan listrik yang selama puluhan tahun membuat harga energi di Iran jauh lebih murah dibanding negara lain.
Masalahnya, korupsi, salah urus, sanksi internasional, inflasi kronis, dan devaluasi mata uang telah menggerus manfaat subsidi tersebut. Pemerintah sebenarnya trauma menaikkan harga setelah protes besar terjadi pada November 2019. Saat itu, skema harga bensin berjenjang memicu demo nasional yang brutal.
Kini, sistem kuota BBM tiga tingkat diterapkan. Pemilik mobil buatan lokal mendapat jatah 60 liter per bulan dengan harga 0,8 sen dolar AS per liter. Jika habis, mereka bisa membeli 100 liter lagi dengan harga 1,6 sen. Lebih dari itu, mereka harus menggunakan 'kartu darurat' di SPBU yang hanya memberi jatah 30 liter per hari dengan harga 2,9 sen per liter.
Namun, sejak perang, jatah harian itu dipangkas jadi 30 liter per kartu. Kini, kabar terbaru menyebut staf SPBU diperintahkan membatasi penggunaan kartu darurat hanya 10-15 liter, atau bahkan tidak melayani sama sekali. Pemerintah juga menerapkan skema serupa untuk gas alam, listrik, dan air bersih. Ketakutan akan gejolak sosial membuat mereka alergi terhadap kenaikan harga mendadak, meski anggaran subsidi terus membengkak.
Analisis: Krisis ini menunjukkan bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran justru menjadi bom waktu. Alih-alih menyejahterakan, kebijakan ini malah menjebak negara dalam lingkaran setan: harga murah membuat konsumsi boros, pasokan tak cukup, lalu pemerintah terpaksa impor dengan harga tinggi.