Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, baru-baru ini melayangkan kritik keras kepada Uni Eropa (UE). Ia menyebut komitmen UE terhadap "hak asasi manusia universal" sebagai kemunafikan setelah blok tersebut resmi menetapkan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris. Ironisnya, di saat yang sama, UE dinilai terus "melindungi" Israel dari pertanggungjawaban atas tindakan militernya yang menewaskan banyak warga sipil di Jalur Gaza.
Kecaman dari Teheran ini muncul setelah parlemen UE, pada pertengahan Januari 2023, memang telah meminta agar IRGC dimasukkan dalam daftar organisasi teroris. Iran menganggap langkah ini sebagai provokasi dan campur tangan dalam urusan internalnya. IRGC, sebagai kekuatan militer dan politik yang sangat berpengaruh di Iran, memiliki peran vital dalam keamanan domestik dan proyeksi kekuatan regional. Kelompok ini juga dituding oleh sejumlah negara Barat terlibat dalam aktivitas destabilisasi di Timur Tengah.
Di sisi lain, tindakan UE yang terkesan "tebang pilih" dalam isu hak asasi manusia, terutama dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, telah lama menjadi sorotan banyak pihak, termasuk PBB dan berbagai organisasi HAM internasional. Penetapan IRGC sebagai teroris oleh UE berpotensi memperburuk hubungan diplomatik yang sudah tegang antara Iran dan negara-negara Barat. Hal ini juga bisa memicu balasan serupa dari Iran terhadap entitas Eropa, atau bahkan meningkatkan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kepentingan Barat di Timur Tengah.
Kritik Iran ini bukan hanya sekadar reaksi spontan, melainkan juga bagian dari upaya Teheran untuk mendesak komunitas internasional agar lebih serius menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza dan menuntut akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Ketegangan ini menunjukkan kompleksitas geopolitik global, di mana standar ganda dalam penegakan HAM menjadi bahan bakar bagi konflik diplomatik yang lebih luas.