Setelah 18 bulan memimpin Bangladesh pasca-penggulingan Sheikh Hasina, masa jabatan Muhammad Yunus berakhir dengan kontroversi. Di satu sisi, ia dipuji karena berhasil menggelar pemilu yang adil. Namun di sisi lain, kritik pedas mengalir atas kegagalannya membawa reformasi struktural. Akankah negara ini menemukan stabilitas setelah ia lengser?
Berita ini mengulas akhir masa jabatan Muhammad Yunus sebagai pemimpin interim Bangladesh, yang diwarnai harapan besar dan juga kritik. Kedatangan Yunus di panggung politik terjadi pasca-penggulingan Sheikh Hasina pada Agustus 2024, setelah 15 tahun kepemimpinannya yang dituding otoriter dan penuh pelanggaran hak asasi manusia. Di tengah kekacauan dan lebih dari 1.400 korban jiwa akibat gejolak politik, Yunus, seorang peraih Nobel, diamanahi misi berat: menstabilkan negara yang terpecah dan memulihkan proses pemilihan umum yang kredibel, serta membangun konsensus untuk mencegah kembalinya rezim otoriter.
Namun, harapan itu tak sepenuhnya terwujud. Selama 18 bulan memimpin, Yunus menghadapi tantangan besar dari berbagai kelompok kepentingan, termasuk birokrasi dan partai politik yang terpolarisasi, sehingga perubahan struktural yang diimpikan banyak pihak tak kunjung datang. Warga seperti Rubel Chaklader, seorang pengemudi becak motor di Dhaka, merasa kesempatan emas untuk reformasi telah disia-siakan. "Kami melewatkan kesempatan itu," keluhnya, seraya menambahkan bahwa Yunus tak diizinkan bekerja maksimal dan pengorbanan rakyat pada Juli 2024 seolah sia-sia.
Kini, menjelang pemilu 12 Februari yang disebut-sebut sebagai yang pertama bebas dan adil dalam satu dekade terakhir, warisan Yunus menjadi perdebatan hangat. Apakah ia berhasil menjaga stabilitas negara yang rapuh dari kehancuran, ataukah ia gagal memenuhi tuntutan perubahan mendasar yang disuarakan dalam pemberontakan 2024? Bagi para pemimpin mahasiswa yang menggerakkan revolusi, seperti Nahid Islam dari National Citizen Party (NCP), kehadiran Yunus saat itu sangat krusial. Kehormatan Yunus di kancah global sebagai ekonom terkemuka dan pemimpin masyarakat sipil di dalam negeri dianggap mampu meyakinkan dunia tentang stabilitas ekonomi Bangladesh yang vital. "Saat itu, kami butuh seseorang yang bisa diterima semua pihak," kata Nahid, yang kini partainya bersekutu dengan Jamaat-e-Islami.
Transisi politik di Bangladesh ini menyisakan pekerjaan rumah besar. Mundurnya Yunus mengakhiri satu babak penting dalam sejarah politik Bangladesh, namun juga membuka pertanyaan baru tentang arah demokrasi di negara ini. Kegagalan reformasi mendalam di era Yunus, ditambah dengan munculnya aliansi politik baru yang kompleks, seperti NCP dengan partai Islam terbesar, bisa jadi menambah tantangan bagi stabilitas dan proses demokratisasi pasca-pemilu. Masyarakat Bangladesh masih harus berjuang menemukan keseimbangan kekuatan antarlembaga negara dan memastikan tidak ada lagi pengulangan rezim otoriter, sebuah tugas yang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan.