Kekerasan brutal dan pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Gaza kini tak lagi terisolasi. Konflik di tanah Palestina ini diyakini telah meluas, mengancam tatanan kemanusiaan global dan memunculkan kekhawatiran serius terhadap ambisi tersembunyi yang bisa mengubah peta geopolitik dunia secara drastis.
Perkembangan di Gaza kini disebut sebagai pusat dari apa yang digambarkan sebagai âperang melawan kemanusiaanâ yang terkoordinasi, bukan sekadar serangkaian insiden terpisah. Meskipun ada âgencatan senjataâ pada Oktober lalu, kekerasan mematikan terhadap warga Palestina di Gaza terus berlanjut tanpa henti. Berbagai laporan menyebutkan adanya pemboman, serangan drone, dan penembakan sniper yang masih jadi ancaman harian.
Ironisnya, di tengah klaim kemajuan oleh beberapa negara, rezim Israel terus membatasi dengan ketat masuknya bantuan kemanusiaan dan makanan ke Jalur Gaza. Wilayah ini bahkan telah terbagi dua oleh âGaris Kuningâ yang membentang dari utara ke selatan, memotong lebih dari 50 persen wilayah Gaza sebelum konflik. Pembagian ini, yang disebut sementara, dalam praktiknya berfungsi sebagai mekanisme reorganisasi demografi permanen. Ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan sebuah fase baru dalam apa yang disebut sebagai genosida, yang memungkinkan Israel bermanuver dan negara-negara lain mengklaim progres, padahal realitas penderitaan warga Palestina di Gaza tetap tidak berubah.
Para pengamat menilai, momentum ini adalah puncak dari rencana besar rezim Israel untuk mewujudkan âIsrael Rayaââsebuah proyek yang berakar pada narasi keagamaan dan ingin memperluas wilayah Israel hingga ke Yordania, Lebanon, Irak, bahkan sebagian Arab Saudi. Penghancuran Gaza, aneksasi sebagian besar Tepi Barat, invasi Lebanon selatan, hingga yang terbaru, serangan terhadap Iran, semuanya dilihat sebagai langkah-langkah menuju realisasi rencana ekspansionis tersebut.
Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah tindakan Israel yang nyaris tanpa konsekuensi dan minim penolakan, meskipun terang-terangan melanggar hukum internasional. Kondisi ini dimungkinkan oleh dukungan diplomatik, finansial, dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa selama hampir delapan dekade. Penolakan untuk meminta pertanggungjawaban Israel terus berlanjut, bahkan ketika pemerintah Israel secara terang-terangan meruntuhkan tatanan global berbasis aturan.
Situasi ini mengirimkan pesan berbahaya bahwa âkekuatan adalah kebenaranâ atau âmight makes right,â yang berpotensi mengikis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga internasional dan sistem hukum global. Dampaknya bukan hanya pada stabilitas regional, tetapi juga dapat memicu ketegangan yang lebih luas, mengancam perdamaian dan keamanan dunia.