Pemerintah Israel mengambil langkah kontroversial yang berpotensi makin memperumit upaya perdamaian di kawasan. Mereka secara resmi mengakui permukiman Homesh di Tepi Barat yang diduduki sebagai sebuah permukiman baru. Tak hanya Homesh, sejumlah pos terdepan Israel lainnya di wilayah tersebut juga mendapat status pengakuan serupa.
Keputusan ini langsung menuai kecaman. Kenneth Roth, mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW), menyebut tindakan Israel ini sebagai strategi ilegal yang terang-terangan bertujuan menghalangi pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
Menurut Roth, pengakuan pos-pos terdepan sebagai permukiman baru merupakan taktik Israel untuk memperluas kontrol dan menciptakan fakta di lapangan demi mencegah solusi dua negara. Tepi Barat sendiri merupakan wilayah yang diduduki Israel sejak perang tahun 1967 dan pembangunan permukiman di sana dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional oleh sebagian besar komunitas global.