Dunia kembali dibuat geram. Markas besar badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur yang diduduki Israel, tiba-tiba rata dengan tanah. Tindakan Israel ini langsung menuai kecaman keras dari PBB dan para pemimpin Palestina, yang menyebutnya sebagai 'era barbar baru' yang terang-terangan melanggar hukum internasional.
Peristiwa pembongkaran itu terjadi pada Selasa lalu, ketika pasukan Israel, didampingi oleh Menteri Keamanan Nasional garis keras Itamar Ben-Gvir, menyerbu kompleks UNRWA di lingkungan Sheikh Jarrah. Mereka menghancurkan bangunan dan menyita peralatan. Dengan bangga, Ben-Gvir bahkan menyebut penghancuran ini sebagai 'hari bersejarah'.
Philippe Lazzarini, Komisioner Jenderal UNRWA, menganggap operasi ini sebagai 'panggilan darurat' bagi dunia. "Ini merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap badan PBB dan fasilitasnya," tulis Lazzarini di platform X. "Apa yang terjadi pada UNRWA hari ini bisa menimpa organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya besok, di mana pun di seluruh dunia."
Lazzarini dengan tegas membantah alasan Israel merebut tanah tersebut. Menurutnya, klaim pemerintah Israel adalah 'palsu dan ilegal'. UNRWA telah menyewa lahan tersebut dari pemerintah Yordania sejak tahun 1952, dan penyitaan ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Israel sendiri beralasan bahwa penghancuran itu merupakan tindak lanjut dari undang-undang tahun 2024 yang melarang UNRWA.
Lazzarini khawatir, hilangnya 'kompas moral' membuka babak berbahaya di mana staf PBB disudutkan dan fasilitas mereka dihancurkan tanpa sanksi. UNRWA sendiri didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk menyediakan dukungan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi puluhan ribu pengungsi Palestina. Sejarah mencatat, lebih dari 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka menjelang pembentukan Israel pada tahun 1948, yang diingat Palestina sebagai Nakba atau 'bencana'. Operasi UNRWA tersebar di seluruh wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Suriah, Lebanon, dan Yordania.
Bagi para pemimpin Palestina, pembongkaran ini bukan sekadar sengketa properti, melainkan upaya yang diperhitungkan untuk menghapus hak-hak politik para pengungsi. Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal partai Inisiatif Nasional Palestina, kepada Al Jazeera Arabic mengatakan Israel didorong oleh 'kebodohan absolut' jika percaya bahwa menghancurkan bangunan akan menghancurkan hak kembali pengungsi Palestina. "Ini mengingatkan mereka pada masa lalu kriminal dan pembersihan etnis yang mereka lakukan pada tahun 1948," kata Barghouti.
Insiden ini kembali memicu perdebatan tentang keterlibatan Barat dan standar ganda dalam perlakuan Israel terhadap Palestina. Luisa Morgantini, mantan wakil presiden Parlemen Eropa, menilai bahwa 'diamnya komunitas internasional sama saja dengan keterlibatan'.