Krisis pupuk global kini menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan dunia. Kondisi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Teluk, terutama setelah adanya pengumuman 'penutupan' Selat Hormuz oleh seorang penasihat senior Garda Revolusi Iran pada 2 Maret lalu.
Pengumuman tersebut tidak hanya membuat harga minyak melonjak di atas 100 dolar AS per barel, tetapi juga menimbulkan efek domino pada pasokan pupuk esensial untuk produksi pangan. Selat Hormuz sendiri merupakan urat nadi vital yang dilewati 20 persen minyak dan gas dunia, serta hampir separuh perdagangan urea, jenis pupuk yang paling banyak digunakan.
Gangguan di jalur pelayaran ini diperparah dengan masalah pasokan gas alam, bahan baku utama pembuatan pupuk. Serangan terhadap fasilitas gas alam cair (LNG) di Qatar, misalnya, memaksa QatarEnergy menghentikan operasional pabrik urea terbesarnya. Dampaknya langsung terasa: India terpaksa memangkas produksi tiga pabrik urea miliknya, sementara Bangladesh menutup empat dari lima pabrik pupuknya. Amerika Serikat bahkan dilaporkan sudah kekurangan hingga 25 persen pasokan pupuk untuk kebutuhan saat ini.
Kondisi ini memicu kenaikan harga yang fantastis. Harga ekspor urea dari Timur Tengah, misalnya, sudah melonjak sekitar 40 persen hanya dalam seminggu terakhir, dari sekitar 500 dolar AS menjadi lebih dari 700 dolar AS per metrik ton. Angka ini hampir 60 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu. Analis Kpler bahkan memperkirakan sepertiga perdagangan pupuk global bisa terganggu jika masalah di Selat Hormuz tak kunjung usai. Kawasan Asia menjadi pihak yang paling rentan karena sangat bergantung pada ekspor pupuk dari Teluk.
Kelangkaan dan lonjakan harga pupuk ini akan berdampak berantai. Petani di seluruh dunia akan menghadapi biaya produksi yang membengkak, yang bisa menyebabkan mereka mengurangi penggunaan pupuk. Jika ini terjadi, hasil panen akan menurun drastis, mengancam pasokan pangan global dan berpotensi memicu inflasi harga makanan yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan stabilitas sosial-politik, khususnya di negara-negara berkembang yang daya belinya terbatas. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu segera mencari solusi, baik melalui diversifikasi pasokan, subsidi, maupun strategi pangan jangka panjang untuk menghindari krisis kemanusiaan yang lebih parah.