Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melayangkan gugatan fantastis sebesar $10 miliar, atau sekitar Rp 150 triliun lebih, terhadap British Broadcasting Corporation (BBC)! Gugatan ini bermula dari dokumenter berjudul 'Trump: A Second Chance?' yang dianggap Trump mencemarkan nama baiknya. BBC sendiri sudah meminta pengadilan di Florida untuk menolak gugatan tersebut, khawatir kasus ini bisa menjadi preseden buruk yang “membekukan” semangat jurnalisme investigatif.
Polemik muncul dari pengeditan pidato Trump pada 6 Januari 2021, sesaat sebelum kerusuhan di US Capitol. Dalam dokumenter itu, BBC dituding menggabungkan potongan pidato Trump sehingga terkesan ia secara eksplisit mendorong para pendukungnya untuk menyerbu gedung Capitol. Meski BBC telah mengakui kesalahan editing dan meminta maaf, Trump tetap melanjutkan gugatan pada Desember lalu. Ia menuntut $5 miliar untuk pencemaran nama baik dan $5 miliar lagi atas praktik perdagangan yang tidak adil.
Menanggapi gugatan ini, BBC tidak tinggal diam. Lewat dokumen setebal 34 halaman, BBC meminta pengadilan di Florida untuk membatalkan tuntutan tersebut. Mereka berargumen bahwa gugatan Trump, yang bernilai kolosal dan dianggap tidak berdasar, berpotensi menciptakan “chilling effect” atau efek dingin yang menakutkan bagi kebebasan pers dan pelaporan berita, terutama terhadap tokoh-tokoh berpengaruh. Apalagi, Trump adalah salah satu figur paling kuat dan sering diberitakan di dunia.
Lebih lanjut, BBC juga mempertanyakan yurisdiksi pengadilan federal Florida, mengingat dokumenter tersebut diklaim tidak pernah ditayangkan di Florida apalagi di Amerika Serikat. Tim kuasa hukum BBC juga meyakini bahwa klaim Trump tentang rusaknya reputasi tidak masuk akal, sebab dokumenter itu tayang sesaat sebelum pemilihan presiden 2024 di mana ia berhasil meraih masa jabatan kedua. Mereka juga menilai kasus Trump ini tidak memenuhi standar “actual malice”, syarat hukum tinggi untuk pencemaran nama baik yang diajukan oleh figur publik.
Kasus ini memang bukan hanya soal uang, tapi juga pertarungan antara kekuatan politik dan kebebasan media. Insiden pengeditan pidato ini bahkan sudah memakan korban di internal BBC, dengan Direktur Jenderal Tim Davie dan Direktur Berita Deborah Turness mengundurkan diri tahun lalu. Pengadilan Florida sendiri telah menetapkan jadwal sidang awal pada Februari 2027, menandakan bahwa drama hukum ini masih akan panjang.